Kolaborasi, komunikasi dan kerjasama merupakan beberapa rekomendasi yang paling sering diutarakan untuk membuat manajemen wilayah alam kita lebih terpadu dan efektif. Nilai-nilai yang penting ini rupanya menjadi motivasi pada sebuah pertemuan di akhir bulan dari tim gabungan khusus yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi hutan di Sulawesi Utara, dimana arti sesungguhnya dari hal tersebut secara mengejutkan bersifat umum.
Collaboration, communication, cooperation…the often cited recommendations for more cohesive and effective management of our natural areas. It was these crucial values that were apparently the motivation for last month’s meeting of the special integrated task force designated by the Indonesian Government to safeguard forests in North Sulawesi, and the genuine sense of which was surprisingly prevalent.
Rapat Koordinasi Tim Terpadu Keamanan Hutan Sulawesi Utara (atau sebagaimana kebiasaan yang berlaku di sini yaitu memangkas istilah yang panjang menjadi format yang lebih mudah sehingga menjadi Rakortimdu yang merupakan rapat tim khusus untuk perlindungan hutan di Sulawesi Utara) adalah sebuah pertemuan dari para perwakilan yang meliputi berbagai tingkat yang mencakup ahli kehutanan, polisi dan pembicara dari pihak pemerintah provinsi.
‘Rapat Koordinasi Tim Terpadu Keamanaan Hutan Sulawesi Utara (or, as is the norm here, squishing these lengthy terms into a friendlier format: ‘Rakortimdu’: the special taskforce meeting for forest protection in North Sulawesi) was a gathering of the top representatives from multiple levels of forestry, police and provincial Government spokespersons.
Kami dari Selamatkan Yaki merasa terhormat telah diundang untuk memaparkan topik mengenai rute-rute perdagangan satwa liar dan terlebih khusus membeberkan beberapa kasus terbaru dari macaca yang diburu, diperdagangkan atau dipelihara sebagai hewan peliharaan. Pemaparan ini ternyata dapat diterima dengan baik, dimana kami juga mengambil kesempatan untuk membagikan protokol terbaru kami (tautan ke halaman protokol sudah diunggah) terhadap beberapa peristiwa perdagangan satwa liar serta gambaran kerangka kerja mengenai tindakan yang akan dilakukan, yang telah dikembangkan pada lokakarya Macaca nigra di tahun 2013. Kami benar-benar 
menekankan betapa perlunya kita memperkuat kapasitas dari pelaksana hukum serta sarana dan prasarana departemen terkait disaat memutuskan jaringan-jaringan dari pelaku utama perdagangan ini, yang amat disayangkan juga melibatkan para pejabat.
We at Selamatkan Yaki feel privileged to have been invited to present on the topic of wildlife trade routes and especially expose some recent cases of macaques being hunted, traded or kept as pets. The talk was well received, during which we also took the opportunity to share our recently produced protocol (link to page with protocol uploaded) for wildlife trade occurrences, and a reflection of the framework for action developed at the Macaca nigra workshop in 2013. We emphasised the need to strengthen capacity of law enforcement personnel and departmental infrastructure whilst breaking some of the links for the main perpetrators of the trade – which unfortunately includes officials.
Pertemuan ini dihadiri oleh wakil gubernur Dr. Djouhari Kansil yang berpendapat bahwa sebuah tim yang bersatu padu akan bisa fokus pada pelaksanaan rencana kerja dalam mencegah deforestasi, termasuk memperketat peraturan dan menambah jaringan komunikasi. Acara itu juga dikemas dengan berbagai komentar dari beberapa kepala bagian mengenai tantangan dan rintangan yang sistematik. Saya merasa kritik mereka amat jujur dan beberapa di antaranya memberikan saran yang jelas untuk memperbaiki efektivitas kerja. Komentar-komentar khusus yang amat tajam merupakan beberapa referensi akan harapan perubahan yang positif dimana pemerintah yang baru telah membangkitkan rasa ini pada mereka yang hadir, yang selanjutnya akan membakar motivasi untuk berbicara dan berdiskusi.
The meeting was addressed by Vice Governor Dr. Djouhari Kansil, who expressed that the integrated team will be focussed on implementing an action plan to prevent and tackle deforestation, including tightening regulations and increasing communication channels. The day was packed with various heads of department’s reflections of challenges and systemic barriers. I felt their critique was open and from some showing clear direction to amend shortfalls in effectiveness. Especially poignant were the several references to the hope for positive change that the new presidency has instilled in those present – further fuelling the motivational feel of the talks and discussions.
Adapun kelanjutan dari pertemuan yang amat memotivasi ini adalah kunjungan seorang pejabat pada tanggal 9 Januari yang lalu yaitu Duta Besar Amerika Serikat Mr. Robert O. Blake Jr, di pusat pendidikan dan penyelamat satwa PPS Tasikoki yang juga merupakan partner kami. Beliau menggambarkan beberapa pencapaian dari Yayasan Masarang dan lainnya, saat menyoroti betapa mendesaknya kebutuhan akan tindakan yang tegas dan terkolaborasi untuk mengurangi persoalan utama dari perdagangan satwa di daerah. Vecky Lumentut selaku walikota Manado berjanji untuk menerbitkan peraturan (Perwako: Peraturan Walikota) mengenai larangan penjualan daging satwa liar, disaat dokumen surat edaran lokal sedang dirancang berdasarkan rekomendasi dari gubernur untuk memperketat kebijakan-kebijakan alam liar dan tindakan-tindakan pengaturan. Masalah satwa liar ini amat jelas telah menjadi berita unggulan yang nampaknya terus mengalami peningkatan di media lokal, entah mengenai frekuensi kejadian yang meningkat, laporan atau pengenalan serta nilai pada pokok persoalan yang masih tersisa untuk diselesaikan.
Following in the wake of this motivational gathering, January 9th saw an official visit to North Sulawesi by the United States Ambassador Mr Robert O. Blake Jr, with a gathering at our partners, the animal rescue and education centre PPS Tasikoki. The Ambassador reflected upon some of the achievements of the Masarang Foundation and others, whilst highlighting the urgent need for collaborative and firm action for the curtailment of the major issue of wildlife trade in the area. The Mayor of Manado Vecky Lumentut promised to issue regulations Perwako: City level regulations regarding the prohibition of the sale of bushmeat, whilst a local ‘surat edaran’ document is in draft with recommendations from the Governor for tightening nature-based policies and regulatory measures. Noticeably, wildlife-based issues have taken a seemingly increasing prominence in the local media – whether this is due to an increase in frequency of occurrence, reporting or recognition and value in the subject remains to be clear.
Kami akan memantau tindak lanjut dari pertemuan tersebut secara seksama dan berharap bisa melihat peraturan-peraturan dan berbagai rekomendasi seperti ini menjadi sebuah tindakan nyata yang nantinya akan membantu penghentian perdagangan yang kejam dari satwa liar yang unik dari suatu daerah.
We will be carefully monitoring the follow up from the meeting and hope to see regulations and recommendations such as these taken into action, to help put an end to the cruel trade of the area’s special and unique wildlife.
Working to save Sulawesi crested black macaques and their habitat 